Buku ini mengulas secara mendalam dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dengan fokus utama pada perlindungan hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam konteks hubungan industrial modern yang kerap menempatkan pekerja alih daya dalam posisi rentan, buku ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan normatif dan praktik yang terjadi di lapangan.

Pembahasan dalam buku ini, dimulai dengan pemaparan konsep dasar hubungan kerja dan sistem alih daya menurut peraturan perundang-undangan, termasuk analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Selanjutnya, buku ini menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan yang sering dialami pekerja alih daya, seperti ketidakjelasan status kerja, lemahnya posisi tawar, hingga permasalahan hak-hak normatif pasca PHK.

Buku ini juga mengkaji secara kritis peran negara, perusahaan penyedia jasa, dan perusahaan pengguna dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja alih daya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus aktual, penulis memberikan gambaran mengenai jalur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan serta upaya strategis yang dapat ditempuh oleh pekerja untuk memperjuangkan haknya.